Apa saja hak dari anggota BPD?

Posted on

Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hak-hak ini merupakan hak yang dijamin oleh pemerintah untuk menjamin partisipasi anggota BPD dalam pengambilan keputusan desa.

Pertama, anggota BPD berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa. Usul ini dapat berupa usulan tentang peraturan desa yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya desa, pengelolaan pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan desa. Usul ini harus disetujui oleh anggota BPD lainnya sebelum diajukan kepada pemerintah desa.

Kedua, anggota BPD berhak mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini dapat berupa pertanyaan tentang kebijakan desa, pelaksanaan program desa, dan keuangan desa. Pertanyaan ini harus diajukan kepada pemerintah desa untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Ketiga, anggota BPD berhak menyampaikan usul dan/atau pendapat. Usul dan pendapat ini dapat berupa usulan tentang kebijakan desa, pelaksanaan program desa, dan keuangan desa. Usul dan pendapat ini harus disetujui oleh anggota BPD lainnya sebelum diajukan kepada pemerintah desa.

Keempat, anggota BPD berhak memilih dan dipilih. Anggota BPD memiliki hak untuk memilih pemimpin desa dan juga dipilih oleh masyarakat desa untuk menjadi anggota BPD.

Kelima, anggota BPD berhak mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tunjangan ini diberikan kepada anggota BPD untuk mengkompensasi biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai anggota BPD.

Demikianlah hak-hak yang dimiliki oleh anggota BPD. Dengan hak-hak ini, anggota BPD dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan desa. Dengan demikian, anggota BPD dapat membantu pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *