Sistem ekonomi komando adalah salah satu dari empat sistem ekonomi yang dikenal. Sistem ini menekankan pada kontrol pemerintah yang ketat terhadap perekonomian. Pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem ekonomi ini, dan pihak swasta atau individu tidak punya peran berarti di dalam pasar.
Ciri-ciri sistem ekonomi komando antara lain adalah:
1. Pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi
Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur perekonomian. Pemerintah mengatur semua aspek perekonomian, termasuk produksi, distribusi, harga, dan jenis barang yang dijual. Pemerintah juga menentukan jumlah barang yang harus diproduksi, berapa banyak barang yang harus disimpan, dan berapa banyak barang yang harus dijual.
2. Pemerintah menjadi pemilik semua modal dan alat produksi
Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah menjadi pemilik semua modal dan alat produksi. Pemerintah mengatur semua aset dan alat produksi, dan menentukan siapa yang boleh menggunakannya. Pemerintah juga menentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi, berapa banyak barang yang harus disimpan, dan berapa banyak barang yang harus dijual.
3. Rakyat hanya sebagai pengguna
Dalam sistem ekonomi komando, rakyat hanya sebagai pengguna saja. Rakyat tidak punya pilihan untuk membeli barang yang mereka inginkan, karena pemerintah yang menentukan jenis barang yang tersedia dan berapa banyak barang yang harus diproduksi. Rakyat juga tidak punya pilihan untuk menjual barang yang mereka miliki, karena pemerintah yang menentukan harga barang.
Sistem ekonomi komando merupakan salah satu sistem ekonomi yang masih digunakan di beberapa negara di dunia. Namun, sistem ini mulai ditinggalkan karena dianggap tidak efisien dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada 3 Desember 2022, sistem ekonomi komando akan sepenuhnya dihapuskan dan digantikan dengan sistem ekonomi pasar.