Pengendalian kontrak merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah. Pengendalian kontrak bertujuan untuk memastikan bahwa kontrak yang telah disepakati antara pihak pengada dan penyedia barang/ jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengendalian kontrak, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa kontrak dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.
Pengendalian kontrak dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, pemilihan penyedia barang/ jasa, pelaksanaan kontrak, dan masa serah terima pengadaan barang/ jasa. Tahapan persiapan merupakan tahapan awal dalam pengendalian kontrak, dimana pihak pengada dan penyedia barang/ jasa akan melakukan pembahasan mengenai spesifikasi, jadwal, dan biaya yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan kontrak.
Selanjutnya, tahapan pemilihan penyedia barang/ jasa merupakan tahapan penting dalam pengendalian kontrak. Pada tahapan ini, pihak pengada akan melakukan seleksi terhadap calon penyedia barang/ jasa yang akan menjadi mitra kerja pengadaan. Pihak pengada akan melakukan evaluasi terhadap calon penyedia barang/ jasa yang telah mengajukan proposal untuk menentukan siapa yang akan menjadi mitra kerja pengadaan.
Setelah itu, tahapan pelaksanaan kontrak akan dimulai. Pada tahapan ini, pihak pengada dan penyedia barang/ jasa akan melakukan komunikasi secara terus menerus untuk memastikan bahwa kontrak yang telah disepakati dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pihak pengada juga akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kontrak untuk memastikan bahwa kontrak berjalan sesuai dengan rencana.
Terakhir, tahapan masa serah terima pengadaan barang/ jasa merupakan tahapan akhir dalam pengendalian kontrak. Pada tahapan ini, pihak pengada dan penyedia barang/ jasa akan melakukan serah terima barang/ jasa yang telah disepakati dalam kontrak. Pihak pengada juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak untuk memastikan bahwa kontrak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dengan adanya pengendalian kontrak, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa kontrak dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah. Pengendalian kontrak yang baik akan memastikan bahwa kontrak yang telah disepakati antara pihak pengada dan penyedia barang/ jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengendalian kontrak merupakan usaha yang penting untuk meminimalisir sengketa kontrak dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah. 23 Feb 2021.