Pelaporan SPT merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap Wajib Pajak (WP). Apabila terlambat melapor atau tidak melapor sama sekali, maka WP dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Oleh karena itu, WP harus memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Jika WP tidak melapor SPT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka WP akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut diantaranya sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Sanksi denda diberikan kepada WP yang terlambat melapor SPT. Sanksi denda ini akan ditambahkan ke jumlah pajak yang harus dibayar. Sanksi bunga diberikan kepada WP yang terlambat membayar pajak. Sanksi bunga ini akan ditambahkan ke jumlah pajak yang harus dibayar. Sanksi kenaikan jumlah pajak diberikan kepada WP yang melakukan kesalahan dalam melapor SPT. Sanksi ini akan ditambahkan ke jumlah pajak yang harus dibayar.
Selain sanksi administrasi, WP yang tidak melapor SPT juga dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana ini diberikan kepada WP yang melakukan tindakan melawan hukum dalam pelaporan SPT. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara dan denda. Jika WP melakukan pelanggaran yang berat, maka WP dapat dikenakan pidana penjara selama maksimal 5 tahun.
Untuk menghindari sanksi administrasi dan pidana, WP harus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. WP harus melapor SPT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. WP juga harus membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. WP juga harus mengisi SPT dengan benar dan akurat.
Akhir kata, WP harus memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. WP harus melapor SPT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu paling lambat 1 Februari 2023. Jika WP tidak melapor SPT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka WP akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Oleh karena itu, WP harus mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.