Pada tahun 2020 ini, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berhak memegang RAB (Rencana Anggaran Belanja). Hal ini disampaikan oleh Gesberd (Gerakan Sehat dan Berdaya Desa) yang menyatakan bahwa BPD harus melakukan fungsi pengawasan. Jangan sampai ada lagi di tahun 2020 ini yang dokumen APBDes-Nya tidak dipegang oleh BPD.
Gesberd mengingatkan bahwa BPD harus menjadi pengawas dalam pembangunan desa. Jangan sampai ada lagi yang tidak tahu tentang pembangunan desa, tapi mengambil tunjangan tiap bulan. Hal ini tentu saja tidak baik dan tidak sesuai dengan tujuan pembangunan desa.
Dalam RAB, BPD harus memiliki peran yang lebih aktif dalam pengelolaan anggaran desa. BPD harus mengawasi pengelolaan anggaran desa agar sesuai dengan tujuan pembangunan desa. BPD juga harus memastikan bahwa anggaran desa digunakan untuk tujuan yang benar.
Selain itu, BPD juga harus mengawasi pengelolaan anggaran desa agar tidak ada penyalahgunaan dana. BPD harus memastikan bahwa dana desa digunakan untuk tujuan yang benar dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa. BPD juga harus memastikan bahwa anggaran desa tidak disalahgunakan.
Dengan demikian, BPD harus memegang RAB pada tahun 2020 ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan untuk tujuan yang benar dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Dengan begitu, pembangunan desa akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Jangan ada lagi di 2020 ini yang dokumen APBDes-Nya tidak dipegang oleh BPD. Karena BPD harus melakukan fungsi pengawasan, jangan sampai ditanya tentang pembangunan Desa tidak ditahu BPD tapi tunjangan tiap bulan ambil,”ungkap Gesberd kepada wartawan, Senin (10/02/2020).
Dengan demikian, BPD harus memegang RAB pada tahun 2020 ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan untuk tujuan yang benar dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Dengan begitu, pembangunan desa akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.